Intensi Awal Pancasila

Tanggal 1 Juni adalah hari libur nasional yaitu hari lahirnya Pancasila.

Mengapa? Karena pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila. Di awal pidatonya itu, Sukarno menekankan bahwa Indonesia Merdeka itu adalah negara “Semua Buat Semua” dan bukan negara yang hanya untuk satu orang, atau satu golongan semata saja, apakah itu kelompok agama tertentu, kelompok kaya saja, atau kelompok bangsawan saja. Bila kita ingin memahami setiap sila dari Pancasila, mari kita belajar dari pidato tsb.

Mari kita mulai dari sila pertama “KeTuhanan yang Maha Esa”!

Sila Pertama: Ke-Tuhanan yang Maha Esa

Beragama/berkeyakinan dengan cara beradab dan saling menghormati

Dari penjelasan Sukarno, ada empat pokok penting yang disampaikan tentang sila ini yaitu:

Pokok ke1. Masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri

Pokok ke 2. Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Kedua pokok ini disebut dengan forum internum atau wilayah pribadi dimana setiap orang secara pribadi dapat memiliki kebebasan beragama yang dijamin oleh negara.  Setiap orang boleh menentukan agama/keyakinannya dan melaksanakan kewajiban agamanya di lingkup privat secara bebas dan leluasa.

Mari kita lihat pokok yang ketiga dan keempat dari pidato Sukarno ini!

Pokok ke 3. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama.

Pokok ke 4. Segenap rakyat hendaknya mengamalkan dan menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban.

Pokok ketiga dan keempat ini berkaitan dengan forum externum yaitu ekpresi agama dalam ruang publik.  Ekpresi iman dalam ruang publik harus dilakukan secara berkebudayaan dan berkeadaban dengan menghindari egoisme agama.  Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, harus dikembangkan sifat saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya sebagai ciri dari manusia yang berkebudayaan dan beradab.  Beradab artinya tidak biadab. Tindakan kekerasan atas nama agama tentu bukanlah hal yang bisa dibenarkan.

Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa sila pertama dari Pancasila memberi kebebasan penuh bagi setiap penduduk Indonesia untuk menganut agama serta menjalankan ibadah berdasarkan pilihan hati nuraninya secara bebas.  Jika seorang penganut agama hendak mengekspresikan imannya dalam ruang publik, maka haruslah ungkapan iman itu dilakukan secara berkebudayaan dan beradab serta menghargai satu sama lainnya.  Untuk itu, Negara harus membuat peraturan untuk melindungi setiap penduduk Indonesia dan mengatur supaya hal ini bisa terwujud.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Humanity)

Sila ke dua dari Pancasila adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.  Sukarno menjelaskan prinsip kemanusiaan ini sebagai persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan kekeluargaan bangsa-bangsa yang tidak meremehkan bangsa lain.  Konsep kebangsaan yang  dianjurkan Sukarno bukanlah kebangsaan yang menyendiri dan bukan bersifat chauvinist,  melainkan kebangsaan yang harus menuju ke persatuan dunia dan persaudaraan dunia.  Kemanusiaan, yang disebut Sukarno sebagai Internasionalisme, merupakan kebersamaan dan solidaritas bangsa-bangsa dan sesama manusia dan bukan hanya solidaritas di dalam satu bangsa. Prinsip kemanusiaan yang bersifat internasional itu haruslah bergandengan erat dengan prinsip nasionalisme atau kebangsaan Indonesia karena keduanya saling membutuhkan.

Mengapa solidaritas sesama manusia ini haruslah bersifat adil dan beradab? Kemanusiaan ini menyangkut kemanusiaan yang memperhatikan manusia sebagai ciptaan Tuhan sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab (tidak biadab). Motivasi untuk berelasi dengan manusia seluruh dunia adalah untuk menegakkan keadilan dan kehidupan dunia yang makin beradab.  Di dalam kemanusiaan, nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah dihargai sesuai dengan harkat manusia yaitu mahluk tertinggi dari ciptaan-Nya yang berakal budi dan bermartabat.   Di dalam kemanusiaan, yang berlaku bukanlah hukum rimba seperti halnya binatang yang bermodalkan naluri (instinct) semata tetapi manusia diberi akal budi, emosi, dan kehendak untuk dipakai secara adil dan beradab. Manakala kemanusiaan hilang, maka manusia menjadi seperti binatang.  Kemanusiaan akan terwujud dalam tindakan dalam memperlakukan sesama manusia.  Bila perlakuan terhadap sesama itu mendahulukan prinsip keadilan dan keberadaban, maka kita adalah sesama manusia.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Beragam Tapi Tetap Satu Tanah Air (Diverse But Still One Home land)

Sukarno menjelaskan bahwa kebangsaan itu adalah persatuan orang dengan tempatnya yang disebut dengan geopolitik. Rakyat dan bumi yang ada di bawah kakinya tidak dapat dipisahkan karena tempat itulah yang disebut tanah air.  Kalau dilihat di peta dunia, maka terlihat jelas bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan pulau‐pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia.  Kesatuan ini terdiri dari berbagai pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua serta dan ribuan pulau-pulau  lain di antaranya.   Menurut geopolitik, maka Indonesia secara keseluruhan‐lah yang disebut dengan tanah air.   Dengan demikian, yang disebut dengan bangsa Indonesia ialah semua orang yang tinggal di semua pulau‐pulau Indonesia.  Inilah penekanan Sukarno tentang Kebangsaan Indonesia yang kemudian diubah menjadi sila ke 3 Persatuan Indonesia.

Dengan keberagaman sebuah bangsa seperti Indonesia maka fakta bahwa bangsa ini tinggal di suatu tanah air yang sama dari Sabang sampai Merauke merupakan fakta yang mempersatukan.  Bila kita lihat esensi dari Sumpah Pemuda tahun 1928, maka Sumpah Pemuda merupakan satu deklarasi dari sekumpulan pemuda yang sangat beragam dalam suku, agama dan bahasa, berkomitmen untuk hidup sebagai satu bangsa di satu tanah air yang sama dan berkomunikasi dengan bahasa yang sama.  Satu bangsa, tinggal di satu tanah air, bersepakat menggunakan bahasa yang sama. Dengan demikian, bila kita melihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu utama dari segala keberagaman itu yang utama adalah kesatuan tanah air.  Di atas kesatuan tanah air inilah dibangun solidaritas yang mengatasi segala perbedaan yang lainnya, baik perbedaan agama, suku, ras, adat, dsb.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila ke empat dari Pancasila dirumuskan sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”  Sukarno memahami bahwa negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang ataupun satu golongan semata, tetapi negara Indonesia adalah negara “semua untuk semua” serta negara “satu buat semua, semua buat satu”.  Disinilah prinsip kerakyatan atau prinsip demokrasi ditegaskan.  Demokrasi yang dimaksudkan Soekarno adalah demokrasi yang mengutamakan permusyawaratan (deliberation) untuk mencapai mufakat (consensus).  Ditekankan juga oleh Soekarno bahwa melalui proses permusyawaratan ini, pandangan agama boleh dimusyawaratkan seluas-luasnya untuk mencapai mufakat.  Dengan demikian, proses permusyawaratan ini merupakan tempat terbaik untuk memperjuangkan dan memelihara agama.  Dengan demikian, proses permusyawaratan tersebut dapat menjadi ajang untuk menguji setiap gagasan yang ada.

Proses permusyawaratan atau deliberasi ini sering memerlukan proses diskusi dan perdebatan yang panjang untuk bisa memahami dan mengakomodasi semua pandangan yang berbeda.  Meskipun demikian, jalan panjang dan berat ini patutlah ditempuh untuk mencapai mufakat. Sebuah contoh proses demokrasi deliberasi ini terjadi dalam proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 sampai tahun 2002 dimana dari sekitar 200 pokok yang diamandemen, semua keputusan akhir diambil secara musyawarah mencapai mufakat, kecuali satu pokok saja yang harus melalui voting. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa demokrasi melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat adalah sebuah pola yang baik dan terbukti bisa dilaksanakan untuk mengantar Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.  Demokrasi deliberasi telah terbukti mampu untuk mentransformasi Indonesia yang sangat majemuk ini secara damai.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Social Justice)

Sila ke lima Pancasila adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Sukarno menjelaskan bahwa keadilan sosial berkaitan dengan prinsip kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia yang berarti tidak ada kemiskinan di Indonesia yang merdeka ini.  Ditekankan juga bahwa negara tidak boleh hanya menjalankan demokrasi politik semata dimana setiap orang mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih tetapi juga harus menjalankan demokrasi ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.  Keadilan politik haruslah disertai keadilan sosial.  Dengan demikian demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.  Upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial ini harus didorong atas kecintaan kepada rakyat sehingga rakyat mendapatkan kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Upaya untuk menegakkan keadilan sosial ini haruslah diusahakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama.  Di satu pihak, kebijakan pemerintah haruslah mengakomodasi dan memperhatikan upaya pemberdayaan kaum miskin.  Di lain pihak, masyarakat harus terlibat secara gotong royong untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan bersama ini.  Kelompok masyarakat yang lebih berdaya secara ekonomi harus berinisiatif untuk membantu mereka yang berkekurangan.  Dengan bergandengan tangan seperti ini, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan makin terwujud untuk kejayaan bangsa Indonesia.